Posted by: achmadrivainoor | April 6, 2008

MEMBENAHI HUTAN KALIMANTAN

Sudah lama Indonesia mendapat sorotan dunia internasional atas pengelolaan hutan yang tidak memperhitungkan faktor kelestarian fungsi hutan. Pemerintah Orde Baru mengeksploitasi hutan secara besar-besaran untuk membiayai pembangunan. Perusahaan perkayuan yang kemudian bermunculan tanpa kendali, juga membabat hutan secara besar-besaran untuk memenuhi bahan bakunya. Kondisi itu mendorong munculnya illegal logging (pembalakan liar) hingga kini. Kondisi tersebut masih diperparah dengan maraknya usaha pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Data Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan , total jumlah lahan potensal kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis mencapai 813.367 hektar dari luas wilayah Provinsi Kalmantan Selatan 3.753.051 hektar. Menurut Gubernur Kalsel dalam ekspose hasil penelitian Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat, pada 2001 daerah berhutan d Kalsel masih 987.041,14 hektar. Satu tahun kemudian tinggal 935.900 hektar, hilang 51.141 hektar per tahun atau 140 hektar per hari.

Angka di atas baru terjadi di Kalsel, belum lagi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Daerah tersebut juga tidak lepas dari perambahan maupun alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan atau perkebunan yang tidak terkontrol. Begitu pula dalam soal perambahan hutan. Di Kalbar cukong-cukong membabat hutan yang berbatasan dengan Serawak. Sedangkan di Kalteng kayu di kawasan hutan lindung pun di gasak penjarah.

Kerusakan sumber daya hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah Kalsel saat ini sangat parah, hal ini terbukti dengan meningkatnya intensitas terjadinya banjir, yang rata-rata terjadi setiap tahun. Jumlah gas karbon dioksida (CO2) meningkat rata-rata mencapai 0,4 % per tahun. Gara-garanya , karena pembakaran bahan bakar fosil dan hutan gundul yang tak mampu menyerap CO2 dalam reaksi fotosintesis.

Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan memang dilakukan, namun hasilnya belum mampu menutupi kerusakan sumberdaya hutan yang ada. Karena gerakan rehabilitasi hutan dan lahan kalah cepat dengan kerusakan sumberdaya hutan. Apalagi pegunungan meratus jelas-jelas merupakan kawasan hutan lindung yang fungsinya sebagai kawasan penyangga kehidupan di Kalsel sudah dirambah oleh penambang batubara baik legal maupun illegal, yang memberikan andil cukup besar bagi kerusakan sumberdaya hutan dan lingkungan.

Hal diatas tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus ada upaya pembenahan yang signifikan agar dimasa depan hutan di Kalimantan dapat tertata baik. Pembenahan hutan Kalimantan harus mengikuti kebijakan yang berintikan; 1) kebijakan ekonomi, dimana sumberdaya hutan sebagai penggerak utama pembangunan, 2) kebijakan sosial dan pendekatan kesejahteraan, dimana kehutanan diharapkan mampu mengantispasi permasalahan angkatan kerja, dan 3) kebijakan lingkungan atau konservasi, dimana hutan sebagai faktor penentu keseimbangan lingkungan.

Penyelenggaraan kehutanan yang baik yang sesuai Undang-undang No. 41/1999 tentang kehutanan terdiri darikegiatan perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, implementasi kegiatan perencanaan di lapangan mutlak diperlukan, seperti terbentuknya wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi , tingkat kabupaten/kota dan tingkat unit pengelolaan.

Apakah revisi tata ruang yang diusulkan Pemprov Kalsel pada September 2007 ke Dephut cukup memadai dan logis, jawabannya belum tentu. Sebab menurut Kepala Badan Planologi persoalan tata ruang bukanlah sederhana, karena menyangkut sisi ruang, fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kita analisis usulan revisi tata ruang yang diajukan ke Dephut merupakan dasar dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam, berarti ingin merubah kawasan hutan produksi tetap maupun terbatas untuk kegiatan perkebunan maupun pertambangan. Walaupun dalam usulan tersebut juga diberikan penjelasan adanya penambahan kawasan hutan lindung, sehingga jumlah kawasan hutan lindung dan budidaya di kalsel setara 36,08 % dari luas daratan Kalsel.

Jumlah kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 36,08 % memang kelihatannya logis tapi yang kita butuhkan peranan fungsi dari kawasan hutan tersebut. Artinya kawasan seluas 36,08 % tersebut betul-betul ditutupi oleh hutan, dan kawasan hutan lindung terletak daerah kunci dengan fungsi utama adalah fungsi hidro-orologis, penyerapan CO2 sebagai pengurangan emisi gas karbon dioksida dan pensupplai oksigen yang member napas kehidupan bagi ribuan organisme dan menjadi tonggak penting mata ranrai ekosistem. Keberadaan ekosstem ini dibutuhkan oleh kehidupan manusia di bumi.

Dalam hal revisi tata ruang seluruh Indonesia Fakultas Kehutanan Unlam yang diwakili salahsatu unsure pimpinan masuk dalam tim terpadu dalam penyusunan revisi tersebut, terutama wilayah Kalsel,kita berharap rencana revisi ini menganut akidah yang berlaku dalam dunia kehutanan. Dan kesempatan inilah Fakultas kehutanan berusaha turut serta membenahi hutan Kalimantan umumnya dan Kalsel khususnya. Dalam implementasinya kita butuh sarjana kehutanan yang tangguh dan dalam jumlah yang besar utk membenahi hutan dan kehutanan. Diharapkan hasil dari pembenahan hutan Kalimantan 10 dan 20 tahun kedepan dapat meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, pemanasan global dan lain-lain yang merugikan masyarakat.


Responses

  1. Mohon ijin pak untuk Copy Penulisan Bapak ini… sebagai bahan referensi saya untuk selanjutnya… terima kasih pak..

    Rachmat Saleh NIM : F1A101084

    Mahasiswa Kehutanan UNLAM BJB

  2. mengelola hutan sama dengan mengelola kehancuran.,.,,.,.,.daur yang pendek 8 tahun untuk HTI jenis tanaman fast growing seperti akasia.dibanding di hutan sub tropis daur sampai dengan 25 tahun ,,.,.,,namun birokrasi intansi terkait,yang tetek bengek materialistis..,tata batas konsesi yang tidak jelas overlap lahan dengan KP tambang, HGU sawit,.,.,.,.,????perlukah dipertanyakan lagi,.,,.moral dulu dibenahi baru teknis management,.,..,.,indonesia perlu perbaiki moral dulu baru mengelola hutan dengan lestari ok,..,,.(Plantation Protection Maintannace Division)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: